"Kita perlu pemimpin dengan gagasan yang kuat untuk perbaikan lingkungan ke depan," 

Hari masih pagi saat saya berkendara menuju The Alana Hotel Surabaya. Seperti biasa, Surabaya nampak padat di pagi hari. Hilir mudik kendaraan umum dan pribadi menyesaki jalanan kota. Di beberapa titik, kendaraan mengantri panjang musabab terjebak macet.

Sesekali saya memperhatikan para petugas kebersihan kota yang menyapu jalanan. Tampak pula beberapa pemulung menggotong botol bekas yang dipilihnya dari pinggiran jalan dan tong-tong sampah. Tak jarang, aroma busuk selokan menyeruak menyesaki hidung takkala melintasi jalanan kota ini.

Pagi ini, Selasa (12/09/2023), bersama rekan-rekan jurnalis dan jurnalis warga Provinsi Jawa Timur, kami akan menghadiri kegiatan workshop jurnalistik yang diselenggarakan oleh The Society Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ).

Workshop bertema “Memperkuat Narasi Lingkungan di Tahun Politik” ini dilangsungkan selama dua hari (12-13 September) di The Alana Hotel Surabaya. Menghadirkan 20 orang peserta yang tebagi dalam dua kelas yakni kelas jurnalis dan kelas jurnalis warga.

Generasi Milenial dan Perubahan Iklim

Urgensi pelaksanaan workshop ini didasari bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dipastikan menjadi salah satu negara paling terdampak perubahan iklim. Studi oleh Bappenas ungkap valuasi ekonomi akibat dampak krisis iklim mencapai Rp300 triliun di 2024 mendatang.

Ironisnya, menurut survei yang dilakukan YouGov, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang tidak percaya pada pemanasan global. Survei lainnya yang dirilis Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM Maret 2023 lalu juga menemukan bahwa mayoritas mahasiswa di Indonesia menganggap isu perubahan iklim bukan prioritas pertama untuk ditangani lewat kebijakan pemerintah.

Di lain sisi, kita tahu bahwa para generasi muda ini berpeluang besar menjadi penentu masa depan politik di Indonesia termasuk isu perubahan iklim. Dari berbagai kajian, diprediksi pemilih dari generasi milenial dan Z akan mendominasi perolehan suara di Pilkada Pemilu 2024. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019, ada 17.501.278 pemilih berusia 20 tahun, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang.

Untuk pemilu 2024, jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60% dari total suara. Bertolak dari kondisi tersebut, tahun politik menjadi momentum penting untuk menguatkan isu lingkungan di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Harapannya, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian bersama dan bisa menjadi perbincangan serta agenda yang diusung oleh para kandidat capres, pilkada maupun pileg yang akan bertarung di Pemilu 2024.

Mendorong Penguatan Narasi Lingkungan

Sejalan dengan itu, The Society Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) mendorong hajatan pemilu 2024 mendatang sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan. “Kita perlu pemimpin dengan gagasan yang kuat untuk perbaikan lingkungan ke depan,”  Ketua SIEJ, Joni Aswira saat membuka workshop jurnalis di Surabaya, Rabu (13/9/2023).

Menurut Joni, ragam bencana  yang terjadi di Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat dengan gagasan lingkungannya ke depan. Bukan hanya di tingkat nasional (presiden). Tetapi juga kepala daerah. Karena itu, ia pun mendorong kepada pemerintah membuat instrumen guna mewujudkan hal itu.

“Misalnya saja dengan memperkuat isu lingkungan sebagai bahan materi debat calon. Baik calon presiden maupun kepala daerah,” jelas Joni.

Dorongan itu juga sejalan dengan hasil sebuah survei yang menghendaki adanya upaya lebih serius oleh para pemimpin dalam menangani berbagai persoalan. Seperti kesehatan, lingkungan, serta dampak perubahan iklim.

Penguatan isu lingkungan pada debat calon dirasa sangat penting.  Dengan begitu, publik akan dapat menakar sejauh mana calon pemimpin mereka memiliki kapasitas mumpuni dan kepedulian dalam melakukan perbaikan lingkungan.

Ketua KPU Jawa Timur, Khoirul Anam sepakat dengan pernyataan Joni. Ia pun menjamin isu bahwa lingkungan termasuk dalam materi debat para calon. “Hanya kisi-kisinya seperti apa, itu bukan domain kami. Ada para ahli yang menyusunnya,” jelas Anam.

Tidak hanya itu. KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dimana, di dalamnya mengatur soal larangan bagi para calon untuk menempelkan alat peraga kampanye di pepohonan.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini tak mengelak, persoalan lingkungan belum begitu mendapat ruang dalam penyelenggaraan pemilu. Contoh paling sederhana adalah sampah dari alat peraga atau bahan kampanye.

“Saya pernah melakukan hitung-hitungan kasar soal alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye (BK) ini. Jumlahnya jutaan. Dan itu siapa bertanggung jawab membersihkannya, kami juga tidak tahu,’ kata Ely.

Selama ini, lanjut Ely, upaya pembersihan biasa ia lakukan dengan melibatkan Satpol PP di lapangan. Akan tetapi, sampah-sampah itu kemudian diapakan, pihaknya tidak mengetahuinya.

Memang, Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 juga telah mengatur agar kegiatan pengawasan dilakukan berbasis ramah lingkungan. Akan tetapi, sejauh ini aturan teknis terkait implementasi pasal tersebut belum diterbitkan. “Ini yang sedang kami dorong supaya ada instrumen berkaitan dengan sistem pengendalian logistik untuk peserta pemilu. Semoga saja bisa segera diterbitkan,” kata Ely.

Bagikan:

Baldussae

Ghost writer. Blogger. Jurnalis Lepas Anak kampung yang ingin ingin hidup abadi di kolong langit. Lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur. Nioromu.com ini merupakan kebun virtual yang digarap setiap hari untuk menyambung hidup di tanah rantau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *